Memahami Logika di Balik Pernyataan Menteri HAM Soal Makan Bergizi Gratis

Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, belakangan ini mengundang riuh rendah di ruang publik ketika ia menyebut bahwa pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya sedang menentang hak asasi manusia. Di tengah arus komentar miring yang muncul di media sosial, penting bagi kita untuk melihat melampaui riuh politik dan mencoba memahami esensi kemanusiaan yang ingin disampaikan. Jika kita merujuk pada prinsip-prinsip universal, hak atas pangan dan nutrisi bukan sekadar janji politik atau bantuan sosial biasa, melainkan pilar dasar dari hak untuk hidup yang bermartabat. Program MBG seharusnya tidak dilihat sebagai beban anggaran semata, melainkan sebagai investasi nyata negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa.

Banyak pihak mungkin merasa terusik dengan diksi tegas yang digunakan, namun poin utama yang perlu digarisbawahi adalah upaya pemerintah untuk menghapus ketimpangan akses terhadap gizi. Selama puluhan tahun, jurang antara mereka yang mampu membeli makanan sehat dan mereka yang harus berjuang melawan lapar telah menciptakan siklus kemiskinan dan keterbelakangan yang sulit diputus. Dengan menyediakan asupan bergizi secara cuma-cuma, negara sedang mencoba memberikan garis start yang sama bagi setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi orang tua mereka. Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial, di mana kesehatan dan kecerdasan tidak lagi menjadi kemewahan yang hanya bisa dinikmati segelintir orang.

Tentu saja, kritik terhadap teknis pelaksanaan, transparansi anggaran, hingga kualitas distribusi adalah hal yang sah dan bahkan sangat diperlukan dalam demokrasi yang sehat. Namun, ada perbedaan mendasar antara mengoreksi cara kerja program dengan menolak keberadaan program itu sendiri. Menolak MBG secara total berarti menutup mata terhadap jutaan anak yang terancam stunting dan kehilangan potensi masa depan mereka. Dalam konteks inilah pernyataan Menteri HAM menemukan relevansinya; bahwa menghambat akses rakyat terhadap kebutuhan hidup paling mendasar adalah bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Pangan adalah hak yang tidak bisa ditawar, dan memastikannya tersedia bagi mereka yang membutuhkan adalah bentuk nyata penghormatan terhadap martabat manusia.

Selain aspek nutrisi, program ini juga membawa dampak berantai pada pemberdayaan ekonomi lokal melalui pelibatan petani, peternak, dan nelayan kecil sebagai pemasok bahan baku. Ini menciptakan ekosistem yang saling menguatkan, di mana kemandirian pangan dibangun dari level paling bawah. Pada akhirnya, mendukung keberlangsungan Makan Bergizi Gratis adalah bentuk keberpihakan kita pada masa depan bangsa yang lebih tangguh. Mari kita kawal implementasinya dengan sikap kritis yang membangun namun tetap mendukung niat luhurnya, karena setiap piring makanan bergizi yang sampai ke tangan rakyat adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak dasar mereka sebagai warga negara.